Category Archives: Artikel hukum ketenagakerjaan

artikel-artikel khusus dalam lingkup ketenagakerjaan dari sudut kajian peraturan per undang-undangan dan implementasinya

Bedah soal upah (kenaikan upah minimum)

Upah atau gaji atau salary atau benefit atau apapun sebutannya menjadi primadona di awal tahun 2013 karena gebrakan gebrakan yang begitu signifikan dari tarik menarik kepentingan setiap pelaku produksi dalam lingkaran hubungan industrial. Di sisi pekerja tentu happy karna kenaikan upah minimum yang signifikan tersebut menyundul upah mereka menjadi lebih tinggi. Di sisi perusahaan tentu sebaliknya karena kenaikan labor cost tidak semerta merta dapat di bebankan kepada customer. Perlu menjadi sebuah kebijaksanaan baik itu dr sisi pekerja maupun juga dr sisi perusahaan dalam menyikapi kenaikanupah yang signifikan tersebut. Bahkan di Jakarta, kenaikannya sekitar 40 persen. Fantastis. Baca selengkapnya ……..

Update : Peraturan perundangan ketenagakerjaan Feb 2013

Kalau kita concern di bidang ketenagakerjaan, rasanya sudah menjadi kewajiban untuk terus cek kemutakhiran data kita khususnya mengenai peraturan perundang-undangan. Yah mau gimana lagi, bukannya kita ini dinamis ya ?
so saya coba data ulang (iseng2) peraturan di website disnaker.

Berikut saya cuba update peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Bagi yang mau mendownload silahkan di klik di halaman terbawah (tapi jangan lupa follow dong twitter penulis ya :-) .. just the way you thank me hehehehe) Baca selengkapnya….

NGAPAIN PUSING MIKIRIN OUTSOURCING

Hehehehe… lama ngga nulis, alhamdulillah sekarang mulai semangat lagi. Semuanya dibangkitkan oleh geradak geruduk perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin HOT dan dinamis. semua orang bercita cita menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, tapi hemat saya harmonis dan berkeadilan nya sih belum kecapai ya, mungkin baru dinamisnya doang yang udah jelas banget. Tapi anyway, salah satu petinggi di perusahaan saya punya pemikiran yang bagus bahwa semua carut marut hubungan industrial ini adalah proses menuju Indonesia yang lebih baik. cheers lah  Baca selengkapnya…..

Makin pusing dengan outsourcing @_@

Isu Outsourcing saya anggap sebagai sebuah lagu klasik yang tak kunjung jelas bagaimana cara menyanyikannya. Dalam hal ini yang saya maksud adalah terjadinya ketidaksesuaian (red: ngga match) antara kebutuhan perusahaan, peraturan per undangan dan keinginan para pekerja.Dengan adanya perkembangan peraturan terbaru dari Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 27 tahun 2012, saya sengaja menulis artikel ini dengan judul “makin pusing dengan outsourcing”. Baca selengkapnya…

Hukum Pidana sebagai ultimum remedium, benarkah ????

Hukum pidana sebagai ultimum remedium, artinya bahwa Hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir dilakukan kalau upaya-upaya lainnya sudah tidak lagi bisa dilakukan. secara a contrario kalau kita masih bisa melakukan upaya yang lain, maka upaya lain itulah yang kita lakukan. Mengapa ? karena pidana memberikan sanksi yang berat bagi si pelaku, yaitu sanksi derita badan/fisik tidak dapat diwakilkan, tidak dapat dikuasakan dst. Selain itu ketika seseorang pernah mendapatkan sanksi pidana maka dirinya telah dicap sebagai seorang musuh masyarakat, walaupun ia telah melaksanakan puluhan tahun didalam kurungan namun stigma tersebut tetap melekat pada dirinya. Kalau anda punya perusahaan, lalu salah satu pelamar karyawan adalah bekas narapidana, apa kira-kira tindakan anda ????  baca selengkapnya

Menyeimbangkan Hubungan Industrial

Dalam urusan hubungan industrial, ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan operasional perusahaan sangat dirasakan kentara. Artinya upaya-upaya pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan malah memberikan beban lebih kepada Perusahaan. Hal ini sangat terlihat pada aspek status hubungan kerja antara karyawan tetap, karyawan kontrak dan outsourcing. Fluktuasi bisnis dan ketergantungan Perusahaan terhadap customer mengharuskan adanya fleksibilitas penggunaan sumber daya manusia yang mana sudah diatur secara kaku oleh peraturan perundang-undang. Selengkapnya….

Tentang THR / Tunjangan Hari Raya

Assalamualaikum Wr Wb…
rekan-rekan yang saya hormati …… berhubung bentar lagi lebaran rasanya bagi temen temen yang bekerja mungkin sudah mulai pikir pikir tentang THR, saya pengen banget nih diskusi soal THR ini. saya banyak juga menghadapi karyawan yang nanya nanya tentang THR, jadi memang hal ini sesuatu yang harus di perjelas…. (iya dong, secara lebaran banyak pengeluaran)

jadi yang ingin saya diskusikan tentang THR :

Semua orang mungkin tau singkatannnya “Tunjangan Hari Raya” tapi definisinya ??? definisi dari THR itu sendiri adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Jadi gan mengacu kepada definisi tersebut :
1. THR harusnya dibayar menjelang hari raya keagamaan, tapi ada juga perusahaan yang membayar THR semua hari raya di gabung di idul fitri
2. THR bisa saja diberikan dalam bentuk non cash, tapi ngga lazim aja sih kalau THR nya diganti dengan beraS atau ketupat hehehehe..

Baca selengkapnya sampe ngerti …………..

PHK…. beda dengan mengundurkan diri / resign ????

Apakah anda yakin bahwa judul dari artikel ini benar ? menurut pendapat anda apakah perbedaan antara resign dengan PHK? apakah resign itu adalah PHK ? atau anda berpikir bahwa resign adalah mengundurkan diri sedangkan PHK adalah dipecat/diberhentikan oleh Perusahaan anda sehingga kesimpulan dari pemikiran anda bahwa keduanya adalah berbeda ? jadi bagaimana hubungan antara Resign dengan PHK ? Selengkapnya….

KONSEP UMUM HUBUNGAN INDUSTRIAL

DEFINISI

Hubungan industrial merupakan bidang multidisiplin yang mempelajari hubungan Ketenagakerjaan. Hubungan industrial semakin sering disebut hubungan ketenagakerjaan karena pentingnya hubungan-hubungan ketenagakerjaan non industrial. Banyak orang luar  menyamakan hubungan industrial dengan hubungan tenaga kerja (employee/labour relation) dan juga mempercayai bahwa studi hubungan industrial  hanya berbicara tentang serikat  kerja saja, tetapi ini anggapan yang terlalu menyederhanakan.

OVERVIEW

Hubungan industrial memiliki tiga aspek: pembentukan ilmu pengetahuan (science building), penyelesaian masalah (problem solving) dan etika (ethical). Dalam aspek pembentukan pengetahuan, Hubungan industrial merupakan bagian dari ilmu sosial, dan hal itu bertujuan untuk memahami hubungan ketenagakerjaan dan institusi-institusinya melalui penelitian dengan kualitas yang tinggi dan ketat. Dalam hal ini, studi pembelajaran Hubungan industria berkaitan antar disiplin dengan ekonomi tenaga kerja, sosiologi industrial, sejarah tenaga kerja dan sosial, HR manajemen, ilmu politik, hukum dan area-area lainnya. Dalam aspek penyelesaian masalah Hubungan industrial bertujuan untuk merancang kebijakan-kebijakan dan institusi-institusi untuk membantu hubungan ketenagakerjaan berjalan dengan lebih baik. Pada aspek etika, IR mengandung prisip-prinsip norma yang kentara mengenai pekerja-pekerja dan hubungan ketenagakerjaannya, khususnya mengenai penolakan atas perlakuan kepada pekerja sebagai komoditi yang mengedepankan pandangan bahwa pekerja-pekerja sebagai manusia di dalam masyarakat demokrasi yang patut atas hak asasi manusia.

Baca selengkapnya….

Pranata Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan


Pranata hukum ketenagakerjaan di perusahaan berarti peraturan-peraturan atau perjanjian yang berlaku dan applicable dalam lingkup perusahaan. Pranata hukum ketenagakerjaan di perusahaan  idealnya mengatur 2 hal yang utama yaitu:

1. Ketentuan normatif

2. Syarat kerja

ketentuan normatif adalah segala hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan. Sedangkan syarat kerja adalah hal-hal yang belum diatur dalam peraturan per UU an. contoh dari ketentuan normatif adalah mengenai waktu kerja yang oleh UU telah ditetapkan sebagai 40 jam per minggu, sedangkan contoh syarat kerja misalnya besaran uang pisah (yang mana belum diatur detail dalam UU) atau hal-hal lain yang sifatnya detail dan teknis. Ketentuan normatif sudah diatur dalam Peraturan perUUan, sedangkan syarat kerja perlu diatur dalam Peraturan internal Perusahaan yang akan dibahas dalam paragraf selanjutnya.

Pranata hukum ketenagakerjaan di perusahaan  mencakup eksternal dan juga internal. Maksud dari eksternal adalah Peraturan Per UU an sebagaimana dalam UU No 1o tahun 2004 . Sedangkan maksud dari Internal yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja (PK). Peraturan Eksternal dan Internal dalam lingkup perusahaan dapat diurutkan berdasarkan mana yang tertinggi sebagaimana berikut (lihat Pasal 54 ayat  2, Pasal 124 ayat 2 dan 3, Pasal 127 ayat 1 UU 13 2003 yang secara implisit mengemukakan hal ini):

  1. Peraturan Per UU an
  2. Perjanjian Kerja Bersama
  3. Peraturan Perusahaan (jika ada)
  4. Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya……

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 50 other followers